Sejarah DDI
DDI Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI)
Merupakan realisasi dari keputusan musyawarah Alim Ulama Ahlussunaah Wal Jama’ah se Sulawesi Selatan tentang perlunya dibentuk suatu organisasi guna lebih meningkatkan fungsi dan peran MAI Mangkoso, maka muncullah beberapa usul tentang nama bagi organisasi yang akan di bentuk itu.
Menurut Syekh Abd.Rahman Firdaus pemberian nama, dari Ustadz H. Muh Thahir Usman mengusulkan nama, sementara Syekh Abd. Rahman Firdaus mengusulkan nama, kemudian setelah di musyarawakan maka disepakati secara bulat adala nama Darud Da’wah Wal Irsyad
Berdasarkan pada argument Sejarah DDI yang disebut di atas, maka Darud Da’wah Wal-Irsyad pada hakekatnya adalah suatu organisasi yang mengambil peran dan fungsi mengajak manusia ke jalan yang benar dan membimbingnya menurut ajaran islam kea rah kebaikan dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Untuk mewujudkan organisasi ini dan agar dapat segera memulai kegiatan-kegiatannya, maka oleh peserta musyawarah Alim Ulama diamanatkan kepada K. H. Abd. Rahman Ambo Dalle selaku pimpinan MAI yang telah memiliki cabang di beberapa daerah untuk mengambil prakarsa seperlunya. Segera K. H. Abd Rahman Ambo Dalle menjalankan amanah yang di embahnya ini dengan mengundang guru-guru MAI beserta utusan cabang-cabang MAI dari daerah daerah agar segera dayang ke Mangkoso untuk menghadiri musyawarah yang diadakan pada bulan Sya’ban.
Musyawarah ini sengaja diadakan untuk menyusun aktifitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam musyawarah di watangsoppeng beberapa waktu sebelumnya. Memperhatikan kedua musyawarah ini, maka dapat dimengerti kalau pada asasnya MAI Mangkoso adalah cikal bakal berdirinya sebuah organisasi yang sampai kini dikenal dengan nama DDI.
Dilihat dari sudut historis sosiologis MAI Mangkoso yang lahir pada hari rabu 20 Zulkaidah 1357 H atau 11 januari 1938 merupakan elemen dasar lahirnya suatu wadah yang di tunjang suatu idealism yang dalam pengembannya berwujud organisasi persatuan DDI. Atas dasar kerangka berfikir inilah, jelas pula posisi musyawarah